Peluru Tajam Brimob

Babanews.co

5.932 amunisi Stand-alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Korps Brimob Polri dipindahkan ke gudang Mabes TNI.

Amunisi dititipkan karena masuk kategori amunisi tajam.”Di katalog sangat jelas dikatakan itu amunisi tajam.

Mempunyai radius mematikan 9 meter dan jarak capai 400 meter,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).Wuryanto menyebut amunisi yang jumlahnya 5.932 butir punya keistimewaan tersendiri.

Amunisi yang mematikan ini sudah dibawa ke gudang Mabes TNI, Senin (9/10) malam.”Setelah meledak pertama kemudian meledak yang kedua dan menimbulkan pecahan-pecahan dari tubuh granat itu berupa logam-logam kecil yang melukai ataupun mematikan. Kemudian granat ini pun bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. Jadi ini luar biasa,” papar Wuryanto.

Menurut Wuryanto, TNI hingga saat ini belum memiliki senjata yang punya kemampuan sama dengan senjata dan amunisi pesanan Brimob Polri.

Dia menegaskan penitipan amunisi tajam sudah sesuai kesepakatan yang diambil dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto pada pekan lalu.

“Kita hanya menegakkan aturan yang berlaku. Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. Jadi orang-orang di belakang perkubuan bisa dihancurkan dengan amunisi jenis ini,” kata Wuryanto.Pihak Polri sebelumnya memberikan keterangan mengenai amunisi SAGL yang dipesan.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, amunisi tajam adalah amunisi yang mematikan. Sementara amunisi peluru tabur hanya bersifat melumpuhkan.”Peluru tajam itu berbeda dengan peluru tabur. Seperti ini granat asap dengan ini granat gas air mata, juga berbeda walau bentuknya sama. Jadi amunisi yang digunakan SAGL ada tiga, yaitu asap, gas air mata dan yang disebut tajam tadi, tajam itu hanya untuk mengejutkan dengan butiran kecil-kecil,” terang Setyo, Jumat (6/10).

source : detik

KPK dan MK serta Ambisi DPR?!

Babanews.co

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi gugatan UU MD3 tentang keabsahan hak angket yang diajukan beberapa orang. Dalam sidang kali ini, majelis memutar rekaman antara Komisi III DPR dengan KPK.

Rekaman yang diputar itu adalah rekaman rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK beberapa waktu lalu.

Namun, dalam sidang lanjutan ini, pihak DPR belum hadir.”Dari DPR? Belum hadir dan belum ada surat pemberitahuan,” ujar Hakim Ketua Arief Hidayat di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2017).

Sidang yang dibuka pada pukul 11.10 WIB ini seperti biasa dimulai dengan perkenalan dari berbagai pihak. Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai pihak terkait.

Ada pula Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) yang hadir sebagai pemohon.Sebelum memutarkan rekaman, Arief kembali membahas tentang keterangan ahli dari DPR. Ia mengatakan jika ahli DPR belum bisa dihadirkan maka keterangan tertulis bisa menjadi dasar.”Kalau mahkamah menilai perlu dihadirkan, untuk semua pihak maka kita hadirkan.

Andai kata dia tetap mau menghadirkan. Tapi kalau tidak, persidangan must go on kita lanjutkan. Keterangan tertulislah yang menjadi dasar,” ucap Arief.Rekaman RDP Komisi III dan KPK yang diputar dalam sidang siang ini memiliki durasi sekitar satu setengah jam. Rekaman diberikan utuh oleh pihak terkait. Namun ada beberapa bagian yang di highlight sesuai dengan konteks yang perlu dibahas. Hingga pukul 11.45 WIB ‘nobar’ di sidang dengan nomor perkara 36,37,40,47/PUU-XV/2017 masih diputar dalam ruang persidangan.

source : Detiknews

Tamatnya Angkutan Online?!

Babanews.co

Tamatnya angkutan online?! Itulah yang ada di benak saya setelah Dishub Jabar melarang angkutan online beroperasi.

Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi melarang transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua maupun empat. Larangan itu sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat.

Terkait teknis pengawasan dan pengendalian, Dishub Jabar pihaknya bakal segera berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu juga pemerintah pusat guna merumuskan langkah yang perlu segera diambil.Kesepakatan tersebut, diunggah langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil pada akun Instragram pribadinya.

Dalam unggahannya, Ridwan Kamil menyebut bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka rencana mogok angkutan umum di wilayah Bandung batal digelar. Hasil kesepakatan pada 6 Oktober 2017 ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan/ Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Dalam kesepakatan bersama itu Pemda Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap aspirasi WAAT agar transportasi online (Grab, Uber, GoCar, dan GoJek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah mengenai transportasi online.

source :CNN Indonesia

Demo Angkot

Babanews.co

Demo Angkot atau yang biasa disebut Angkutan Umum Kota  di area Bandung Raya akan digelar  selama 4 hari pada 10-13 Oktober 2017. Mogok massal dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keberadaan moda transportasi berbasis online.

Menyikpai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengimbau masyarakat pengguna angkot agar tidak panik. Saat aksi mogok berlangsung, masyarakat bisa menggunakan moda transportasi lain seperti sepeda, menumpang kendaraan teman, ataupun berjalan kaki.

“Tahapan pertama sudah kami lakukan di media sosial yaitu penyiapan mental masyarakat supaya tidak panik menghadapi demo, juga mereka menyiapkan transportasi yang mandiri. Kalau itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, permasalahannya sudah selesai,” ujarnya kepada Prfmnews, Jumat 6 Oktober 2017.

Didi menyatakan, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menyiapkan antisipasi lain dengan menyiapkan armada tambahan terutama di titik pusat mobilitas.

“Di sini kami sampaikan bahwa bus reguler yang 225 armada, bus damri, TMB, bus sekolah, dan bus buruh itu akan beroperasi. Kami punya bus cadangan. Ada 14 bus besar dan itu akan dioperasikan, titiknya ditentukan. Nanti akan dipublikasikan kepada masyarakat. Kemudian ada 8 bus berukuran sedang yang juga akan diperasikan. Ada 28 mobil dinas yang akan diperasiapkan di tiap terminal,” katanya.

Didi memastikan, imbas dari aksi mogok angkot itu tidak akan terlalu berdampak kepada masyarakat. Hanya, dia menyayangkan jika aksi mogok angkot itu harus digelar. Sebab, persepsi masyarakat kepada angkot akan semakin buruk.

“Tidak memastikan tapi kami mengantisipasi bahwa di jalur-jalur utama sudah kami siapkan. (kendaraan altnatif). Tapi yang paling besar, harapan saya adalah masyarakat punya  rencana sendiri (untuk berangkat) ke tempat kerjanya,” katanya.

Tuntutan

Pada 9 Maret 2017 lalu, Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat juga menggelar demonstrasi besar –besaran dan aksi mogok dengan tuntutan serupa.

Kala itu, Herman, koordinator aksi menyatakan, demonstrasi hanya diikuti oleh 10 persen pengemudi angkutan umum di Kota Bandung atau sekira 10.000 orang.

“Di aksi ini memang kami batasi pesertanya. Ini belum semuanya, karena kami berharap hari ini ada respons dari pemerintah. Namun, kalau memang tidak ada respons untuk aspirasi kami kali ini, kami akan demo lanjutan dengan kerahkan lebih banyak massa,” katanya.

Tuntutan yang mereka layangkan adalah meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan tersebut dinilai diskriminatif terhadap angkutan umum plat kuning dan menimbulkan konflik horizontal antara sopir angkutan umum dengan angkutan umum berbasis online di lapangan.

source : pikiran rakyat

Dolar Singapura Golkar

Babanews.co

Dolar Singapura Golkar diamankan dari OTT Kader Golkar dan seorang Hakim. KPK menangkap anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. KPK juga mengamankan uang ribuan dolar Singapura. “Puluhan ribu dolar Singapura diamankan dari lokasi,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (7/10/2017). Febri mengungkapkan KPK akan menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. Ada lima orang yang telah diamankan KPK.”Malam ini akan dilakukan konferensi pers pengumuman hasil kegiatan OTT yang dilakukan tim KPK di Jakarta. Sejauh ini sekitar 5 orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.

Source : Detik

DPR Muda yang Terciduk

Babanews.co

Seorang anggota DPR dari Fraksi Golkar terciduk operasi tangkap tangan (OTT). Dia adalah Aditya Moha, wakil rakyat dari Sulawesi Utara.

Aditya ditangkap di Jakarta bersama seorang hakim yang bertugas di Sulawesi Utara. Ada uang asing yang diamankan KPK terkait penangkapan ini.

Jumat tengah malam KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Sabtu (7/10/2017).

Baca juga: OTT Hakim dan Politikus Golkar, KPK Amankan Uang Asing

Aditya berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Pria kelahiran 21 Januari 1982 ini sekarang duduk di Komisi XI DPR.

Anggota Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengaku belum mendengar informasi soal terciduknya Aditya Moha. Dia masih berkoordinasi di lingkup internal Golkar.