Dominator

Siapakah Aris Budiman?

Babanews.co

Siapakah Aris Budiman? Sosok yang sedang ramai diperbincangkan saat ini?

Belum lama ini kita menyaksikan Direktur Penyidikan KPK (Dirdik) yang memberikan kesaksian pada Pansus KPK. Siapakah beliau dan prestasi apa saja yang sudah beliau lakukan selama menjadi anggota Polri?Berikut saya muat profile teman saya ini tersebut:

BRIGJEND POL DR ARIS BUDIMAN BULO

Lahir di Pangkajene, 25 Januari 1965.

– Lulusan Akabri/Akpol 1985– 1989: Kapolsek Kurik Polres Marauke, Irian Jaya– 1996: Kapolsek Metro Tebet, Polres Jakarta Selatan– 1999: Dan Unit I Sat Idik Impek Dit Serse Ek Korsase Polri– 2000: Asisten Dosen untuk mata Kuliah Hubungan Antar Sukubangsa PTIK.2007: Penyidik Madya Unit I Dit II Bareskrim Polri

– 2008: Tepatnya tanggal 19 Juli2008, Raih gelar doktor UI dengan judul disertasi berjudul Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keteraturan Sosial di Wilayah Kota Pangkal Pinang. Doktor ke delapan kajian kepolisian. Doktor keenam adalah Kombes Pettrus Reinhard Golose Kepala Unit V IT dan Cybercrime Polri (7/6), Doktor ketujuh Kombes Rycko Amelza Daniel, Kanit I Industri Perdagangan Bareskrim Polri (21/6).

– 2009: Kapolresta Pekalongan– 2011: Promosi menjadi Kasubdit VI Dittepeksus Bareskrim Polri. Pangkat kombes.– 2012: Sespimti Polri– 2013: Analis Kebijakan Madya Bidang RB POl Srena Polri– 2014: Dirreskrimsus Polda Metro Jaya– 2015: Wakil Direktur Tipikor (Wadirtipikor) Bareskrim Mabes Polri14 September– 2015: Terpilih menjadi Direktur Penyidikan KPK melalui proses seleksi.

– 21 Oktober 2015: Naik pangkat dari Kombes menjadi Brigjen Pol.

Prestasi Kerja Dalam Ungkap Kasus:

1. Sita 700 ton pupuk ilegal

Ketika masih menjabat sebagai Kapolresta Pekalongan, Aris pernah melakukan penyitaan 700 ton pupuk bersubsidi yang tidak memiliki izin resmi di gudang PT Petrokimia Gresik pada 7 April 2010. Jenis pupuk bersubsidi yang diamankan tersebut terdiri atas ZA, SP36, NPK, Ponska, dan Petro Organik.

Pupuk tersebut nantinya akan dikirim oleh PT. Petrokimia Gresik, namun tidak dicantumkan siapa penerimanya. Pengambilan pupuk bersubsidi tersebut juga tanpa delivery order (DO) maka dari itu pupuk tersebut disita oleh Polresta Pekalongan.

2. Penetapan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan quay container crane pada anggaran tahun 2010 di PT Pelindo.

3. Kasus lain yang berhasil dia ungkap yakni pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menghabiskan dana Rp 545 miliar.

4. Kasus korupsi pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) yang menyeret sejumlah nama anggota DPRD DKI.

5. Dugaan pemungutan biaya pembuatan paspor dengan terdangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Source : seruindoesia


Duri Dalam Daging KPK

Babanews.co

Kira kira kalimat itulah yang ditangkap setelah ocehan Miryam S Haryani membawa dampak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), utamanya keberadaan Direktur Penyidik (Dirdik) KPK.

Hal itu berkenaan dengan pengakuan Miryam yang menyebut ada tujuh pejabat yang ‘main mata’ dengan menemui anggota Komisi III DPR.

Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Pimpinan KPK untuk segera menonaktifkan Direktur Penyidik lembaga antirasuah itu.

Koordinator Bidang Politik ICW, Donal Fariz memnilai, jangan sampai ada duri dalam daging.

Selain menonaktifkan Dirdik, lembaga pimpinan Agus Raharjo itu juga harus melakukan pemeriksaan baik secara etik maupun pidana.

“Pimpinan harusnya segera menonaktifkan Direktur Penyidikan. Jangan sampai ada duri dalam daging di KPK,” ucapnya di Sekretariat ICW, Minggu (27/8).

Donald menambahkan, meski sampai sejauh ini pengakuan Miryam itu belum terbukti, tapi pimpinan harus tegas dalam pemeriksaan internalnya.

Pasalnya, jika nantinya terbukti, maka jelas akan memberikan kerugian yang sangat besar terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Menurutnya, pelanggaran kode etik tersebut harus diproses secara obyektif oleh lembaga itu sendiri.

“Saya lihat KPK sudah cukup terbuka dengan memproses yang bersangkutan. Buktinya rekaman pemeriksaan Miryam yang menyebut tujuh penyidik dan seorang ditektur itu dibuka di persidangan,” tambahnya.

Seperti diketahui, Jaksa KPK memutar video pemeriksaan Miryam dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (14/8).

Dalam video tersebut, Miryam tengah diperiksa Novel Baswedan dan Ambarita Damanik.

Kepada Novel, Miryam mengungkapkan bahwa tujuh pejabat KPK itu membocorkan jadwal pemeriksaan dirinya kepada anggota Komisi III DPR.

Miryam selanjutnya juga memberikan sebuah catatan kepada Novel nama-nama pegawai KPK yang disebutnya itu.

Source : gemarakyat



Setnov yang Sudah Siuman

Babanews.co

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan kesiapannya untuk memimpin rapat pleno pengurus DPP Golkar, Rabu (11/10). Rapat pleno itu berlangsung tertutup bagi awak media."Ya alhamdulillah semakin membaik. Ya saya harus pimpin rapat, pertama kali. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar," kata Novanto sebelum memasuki ruang rapat di Kantor DPP Golkar, Jakarta.Novanto enggan mengungkap materi rapat termasuk agenda revitalisasi dan restrukturisasi pengurus Golkar yang mengorbankan Yorrys Raweyai sebagai Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebelum memimpin rapat, selama tiga pekan Novanto menjalani perawatan di dua rumah sakit berbeda. Pada 10 September, Novanto dirawat di RS Siloam Semanggi akibat penyakit vertigo dan gangguan ginjal.Novanto kemudian dipindahkan ke RS Premier Jatinegara pada 18 September akibat penyakit jantung dan sinus yang diidapnya. Pada 29 September, Novanto memenangkan praperadilan atas status tersangkanya di kasus dugaan korupsi e-KTP. Tak lama berselang, Novanto dikabarkan sembuh dan keluar rumah sakit pada Senin 2 Oktober pekan lalu.Kemarin, Novanto diketahui sudah kembali berkantor di DPR dan melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi Partai Golkar di ruangannya.

source : CNN Indonesia


( Tak) Bekukan Transportasi Online !?

Babanews.co

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan, pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi daring/online/yang berbasis aplikasi di Jawa Barat karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kegiatan yang dilakukan di lapangan hanya sebatas sosialisasi himbauan untuk tidak beroperasi sementara.

Sosialisasi terhadap Angkutan Sewa Khusus/taksi online ini dilakukan dengan alasan, operasional Angkutan Sewa Khusus/taksi online belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari Pemerintah pasca dibatalkannya beberapa pasal (14 pasal) dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah, menjelaskan domain tentang pengaturan Angkutan Sewa Khusus/taksi online sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut dia, ada beberapa poin penting yang mengatur angkutan sewa khusus/taksi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017, diantaranya terkait kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili akan tetapi pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI. Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya," katanya, Rabu 11 Oktober 2017.

source : Pikiran Rakyat


Pelik Amunisi Mematikan

Babanews.co

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menolak menanggapi pernyataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyebut bahwa amunisi pesanan Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki kemampuan luar biasa dan mematikan.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto memilih bungkam dan tidak mengomentari pernyataan yang dilontarkan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Wuryanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).Setyo mengatakan.

Polri menghormati keputusan yng telah diambil oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan meminta wartawan menanyakan perihal isu lain, seperti pengadaan senjata dan amunisi Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin).“Saya menghormati Menko Polhukam.

Kalau (isu) yang selain soal senjata saya mau, kalau senjata Perbakin boleh,” kata Setyo di sela-sela acara Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/10).“Jadi apa yang sudah diputuskan Menko Polhukam, kami sangat menghormati,” imbuhnya.

Wuryanto sebelumnya mengatakan amunisi tajam yang dipesan oleh Korps Brigade Mobil Polri memiliki kemampuan luar biasa dan mematikan.

Dia mengatakan setidaknya ada dua keunggulan yang dimiliki amunisi tajam tersebut.Pertama, amunisi tersebut bisa meledak dua kali. "Meledak pertama, kemudian meledak yang kedua, dan menimbulkan pecahan-pecahan dari tubuh granat berupa logam kecil yang melukai maupun mematikan,

" kata Wuryanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).Keunggulan kedua, lanjut Wuryanto, amunisi tersebut bisa meledak sendiri tanpa ada impact atau benturan setelah 14-19 detik dilepaskan dari laras. "Jadi ini luar biasa. TNI sendiri sampai saat ini tidak punya senjata dengan kemampuan seperti itu," ucap Wuryanto.

Wuryanto menjelaskan, amunisi tersebut biasanya digunakan untuk menghancurkan perkubuan. Dengan menggunakan amunisi tersebut, orang-orang yang ada di belakang perkubuan bisa langsung dihancurkan.

Sebanyak 280 pucuk senjata dan 5.932 amunisi untuk Korps Brimob Polri tertahan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat (29/9). Senjata itu tersimpan dalam kotak kayu di area Cargo UNEX.Senjata itu dikabarkan belum memiliki rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Kemudian BAIS TNI dan Bea Cukai memeriksa senjata tersebut di Bandara Soekarno-Hatta.

Kini, ratusan pucuk senjata dan ribuan amunisi tersebut telah disimpan oleh TNI lantaran dinilai tak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan Polri.

source : CNN Indonesia


Peluru Tajam Brimob

Babanews.co

5.932 amunisi Stand-alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Korps Brimob Polri dipindahkan ke gudang Mabes TNI.

Amunisi dititipkan karena masuk kategori amunisi tajam."Di katalog sangat jelas dikatakan itu amunisi tajam.

Mempunyai radius mematikan 9 meter dan jarak capai 400 meter," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).Wuryanto menyebut amunisi yang jumlahnya 5.932 butir punya keistimewaan tersendiri.

Amunisi yang mematikan ini sudah dibawa ke gudang Mabes TNI, Senin (9/10) malam."Setelah meledak pertama kemudian meledak yang kedua dan menimbulkan pecahan-pecahan dari tubuh granat itu berupa logam-logam kecil yang melukai ataupun mematikan. Kemudian granat ini pun bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. Jadi ini luar biasa," papar Wuryanto.

Menurut Wuryanto, TNI hingga saat ini belum memiliki senjata yang punya kemampuan sama dengan senjata dan amunisi pesanan Brimob Polri.

Dia menegaskan penitipan amunisi tajam sudah sesuai kesepakatan yang diambil dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto pada pekan lalu.

"Kita hanya menegakkan aturan yang berlaku. Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. Jadi orang-orang di belakang perkubuan bisa dihancurkan dengan amunisi jenis ini," kata Wuryanto.Pihak Polri sebelumnya memberikan keterangan mengenai amunisi SAGL yang dipesan.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, amunisi tajam adalah amunisi yang mematikan. Sementara amunisi peluru tabur hanya bersifat melumpuhkan."Peluru tajam itu berbeda dengan peluru tabur. Seperti ini granat asap dengan ini granat gas air mata, juga berbeda walau bentuknya sama. Jadi amunisi yang digunakan SAGL ada tiga, yaitu asap, gas air mata dan yang disebut tajam tadi, tajam itu hanya untuk mengejutkan dengan butiran kecil-kecil," terang Setyo, Jumat (6/10).

source : detik


KPK dan MK serta Ambisi DPR?!

Babanews.co

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi gugatan UU MD3 tentang keabsahan hak angket yang diajukan beberapa orang. Dalam sidang kali ini, majelis memutar rekaman antara Komisi III DPR dengan KPK.

Rekaman yang diputar itu adalah rekaman rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK beberapa waktu lalu.

Namun, dalam sidang lanjutan ini, pihak DPR belum hadir."Dari DPR? Belum hadir dan belum ada surat pemberitahuan," ujar Hakim Ketua Arief Hidayat di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2017).

Sidang yang dibuka pada pukul 11.10 WIB ini seperti biasa dimulai dengan perkenalan dari berbagai pihak. Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai pihak terkait.

Ada pula Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) yang hadir sebagai pemohon.Sebelum memutarkan rekaman, Arief kembali membahas tentang keterangan ahli dari DPR. Ia mengatakan jika ahli DPR belum bisa dihadirkan maka keterangan tertulis bisa menjadi dasar."Kalau mahkamah menilai perlu dihadirkan, untuk semua pihak maka kita hadirkan.

Andai kata dia tetap mau menghadirkan. Tapi kalau tidak, persidangan must go on kita lanjutkan. Keterangan tertulislah yang menjadi dasar," ucap Arief.Rekaman RDP Komisi III dan KPK yang diputar dalam sidang siang ini memiliki durasi sekitar satu setengah jam. Rekaman diberikan utuh oleh pihak terkait. Namun ada beberapa bagian yang di highlight sesuai dengan konteks yang perlu dibahas. Hingga pukul 11.45 WIB 'nobar' di sidang dengan nomor perkara 36,37,40,47/PUU-XV/2017 masih diputar dalam ruang persidangan.

source : Detiknews


Tamatnya Angkutan Online?!

Babanews.co

Tamatnya angkutan online?! Itulah yang ada di benak saya setelah Dishub Jabar melarang angkutan online beroperasi.

Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi melarang transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua maupun empat. Larangan itu sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat.

Terkait teknis pengawasan dan pengendalian, Dishub Jabar pihaknya bakal segera berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu juga pemerintah pusat guna merumuskan langkah yang perlu segera diambil.Kesepakatan tersebut, diunggah langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil pada akun Instragram pribadinya.

Dalam unggahannya, Ridwan Kamil menyebut bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka rencana mogok angkutan umum di wilayah Bandung batal digelar. Hasil kesepakatan pada 6 Oktober 2017 ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan/ Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Dalam kesepakatan bersama itu Pemda Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap aspirasi WAAT agar transportasi online (Grab, Uber, GoCar, dan GoJek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah mengenai transportasi online.

source :CNN Indonesia


Demo Angkot

Babanews.co

Demo Angkot atau yang biasa disebut Angkutan Umum Kota  di area Bandung Raya akan digelar  selama 4 hari pada 10-13 Oktober 2017. Mogok massal dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keberadaan moda transportasi berbasis online.

Menyikpai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengimbau masyarakat pengguna angkot agar tidak panik. Saat aksi mogok berlangsung, masyarakat bisa menggunakan moda transportasi lain seperti sepeda, menumpang kendaraan teman, ataupun berjalan kaki.

"Tahapan pertama sudah kami lakukan di media sosial yaitu penyiapan mental masyarakat supaya tidak panik menghadapi demo, juga mereka menyiapkan transportasi yang mandiri. Kalau itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, permasalahannya sudah selesai," ujarnya kepada Prfmnews, Jumat 6 Oktober 2017.

Didi menyatakan, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menyiapkan antisipasi lain dengan menyiapkan armada tambahan terutama di titik pusat mobilitas.

"Di sini kami sampaikan bahwa bus reguler yang 225 armada, bus damri, TMB, bus sekolah, dan bus buruh itu akan beroperasi. Kami punya bus cadangan. Ada 14 bus besar dan itu akan dioperasikan, titiknya ditentukan. Nanti akan dipublikasikan kepada masyarakat. Kemudian ada 8 bus berukuran sedang yang juga akan diperasikan. Ada 28 mobil dinas yang akan diperasiapkan di tiap terminal," katanya.

Didi memastikan, imbas dari aksi mogok angkot itu tidak akan terlalu berdampak kepada masyarakat. Hanya, dia menyayangkan jika aksi mogok angkot itu harus digelar. Sebab, persepsi masyarakat kepada angkot akan semakin buruk.

"Tidak memastikan tapi kami mengantisipasi bahwa di jalur-jalur utama sudah kami siapkan. (kendaraan altnatif). Tapi yang paling besar, harapan saya adalah masyarakat punya  rencana sendiri (untuk berangkat) ke tempat kerjanya," katanya.

Tuntutan

Pada 9 Maret 2017 lalu, Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat juga menggelar demonstrasi besar –besaran dan aksi mogok dengan tuntutan serupa.

Kala itu, Herman, koordinator aksi menyatakan, demonstrasi hanya diikuti oleh 10 persen pengemudi angkutan umum di Kota Bandung atau sekira 10.000 orang.

"Di aksi ini memang kami batasi pesertanya. Ini belum semuanya, karena kami berharap hari ini ada respons dari pemerintah. Namun, kalau memang tidak ada respons untuk aspirasi kami kali ini, kami akan demo lanjutan dengan kerahkan lebih banyak massa," katanya.

Tuntutan yang mereka layangkan adalah meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan tersebut dinilai diskriminatif terhadap angkutan umum plat kuning dan menimbulkan konflik horizontal antara sopir angkutan umum dengan angkutan umum berbasis online di lapangan.

source : pikiran rakyat