( Tak) Bekukan Transportasi Online !?

Babanews.co

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan, pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi daring/online/yang berbasis aplikasi di Jawa Barat karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kegiatan yang dilakukan di lapangan hanya sebatas sosialisasi himbauan untuk tidak beroperasi sementara.

Sosialisasi terhadap Angkutan Sewa Khusus/taksi online ini dilakukan dengan alasan, operasional Angkutan Sewa Khusus/taksi online belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari Pemerintah pasca dibatalkannya beberapa pasal (14 pasal) dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah, menjelaskan domain tentang pengaturan Angkutan Sewa Khusus/taksi online sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut dia, ada beberapa poin penting yang mengatur angkutan sewa khusus/taksi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017, diantaranya terkait kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili akan tetapi pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi¬†online karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI. Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya,” katanya, Rabu 11 Oktober 2017.

source : Pikiran Rakyat

Kenapa Angkutan Online Dilarang?

Babanews.co

Kenapa angkutan online dilarang? padahal dengan adanya angkutan online, baik itu motor atau mobil. masyarakat sangat terbantu oleh jasa para angkutan online ini.

Misalnya, ketika kita malas untuk belanja makanan, kita bisa mengandalkan jasa driver online untuk memesan makanan.

Atau, ketika kita malas untuk bawa kendaraan karena macet, kita juga bisa mengandalkan driver online untuk mengantar kita ketempat yang akan kita tuju.

Kenapa para supir angkot dan para pangkalan ojek melarang keras para angkutan online? mereka merasa rejeki mereka telah diambil oleh para angkutan online. penghasilan mereka jadi berkurang dengan adanya angkutan online.

Padahal jika mereka mau bersaing dengan angkutan online, hal ini bisa meningkatkan kualitas ekonomi daerah. dengan cara apa?

Misalnya, fasillitas angkot yang mulai dibenahi, atau sistem mereka dibuat sedemikian rupa seperti angkutan online. seperti yang sudah ditulis kemaren oleh tim babanews. yaitu Bandung smart angkot.

Tapi mental orang Indonesia, tidak mau bersaing dan tidak mau melakukan sesuatu yang baru, mereka sudah terjebak dengan zona nyaman meraka, yang mungkin tidak akan membuat hidup mereka berubah ke arah yang lebih baik.

Yang mereka pikirkan adalah, “yang penting dapat penghasilan, mau itu cuikup atau tidak cukup”

Tamatnya Angkutan Online?!

Babanews.co

Tamatnya angkutan online?! Itulah yang ada di benak saya setelah Dishub Jabar melarang angkutan online beroperasi.

Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi melarang transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua maupun empat. Larangan itu sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat.

Terkait teknis pengawasan dan pengendalian, Dishub Jabar pihaknya bakal segera berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu juga pemerintah pusat guna merumuskan langkah yang perlu segera diambil.Kesepakatan tersebut, diunggah langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil pada akun Instragram pribadinya.

Dalam unggahannya, Ridwan Kamil menyebut bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka rencana mogok angkutan umum di wilayah Bandung batal digelar. Hasil kesepakatan pada 6 Oktober 2017 ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan/ Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Dalam kesepakatan bersama itu Pemda Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap aspirasi WAAT agar transportasi online (Grab, Uber, GoCar, dan GoJek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah mengenai transportasi online.

source :CNN Indonesia